Bupati Bungo Jawab Pertanyaan Seluruh Fraksi DPRD Bungo Di Rapat Paripurna

ADVETORIAL, BUNGO, DAERAH1,135 views
Spread the love

FAKTABUNGO.COM – Bupati Bungo H.Mashuri.SP.ME menjawab seluruh apa yang di pertanyakan oleh fraksi-fraksi di rapat paripurna sebelumnya.

Jawaban tersebut di sampaikan oleh Bupati Bungo di Rapat Paripurna penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum atas fraksi-fraksi terhadap laporan keuangan pertanggungjawaban Bupati Bungo tahun anggaran 2020, Senin (26/04/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bungo Jumari Ari Wardoyo,didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Bungo Martunis.,A.md, di hadiri oleh Bupati Bungo, Wakil Bupati Bungo, Unsur Forkopimda, Sekda Bungo, Staff Ahli Bupati, Asisten Setda Setda Bungo, Kepala OPD, para Kabag, para camat, dan para instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bungo.

Bupati Bungo H.Mashuri.SP.ME dalam sambutannya mengatakan, Pendapat masukan yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD kabupaten Bungo Pada kesempatan ini, Selanjutnya kami akan berupaya untuk memberikan jawaban dan klarifikasi terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi fraksi di DPR D Bungo.

yang pertama Jawaban terhadap pandangan umum fraksi Gerindra,  kami sangat sependapat dengan fraksi Gerindra terkait pelanggaran harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya kinerja serta memberlakukan reward dan punishment, bagi yang mengelola anggaran dengan baik di sisi lain yang juga menjadi perhatian kami adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja seluruh terutama berkaitan dengan penggunaan dan penyerapan anggaran, selanjutnya berkaitan dengan capaian realisasi anggaran 79,4% jumlah belanja yang disesuaikan dengan kemampuan ke depannya kita harus menyeimbangkan porsi belanja dan pendapatan sehingga nantinya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Jawaban ini sekaligus menjadi pemandangan umum fraksi partai kebangkitan Bangsa, Demokrat fraksi Karya bintang Indonesia, kemudian berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dapat kami sampaikan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan besar telah memberikan upah sesuai dengan UMP provinsi di perusahaan berskala kecil yang memberikan upah sesuai dengan UMP, selain itu terhadap penyelesaian hubungan industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja, seperti kasus pemberhentian secara sepihak oleh perusahaan akan ditindaklanjuti sesuai dengan standar pelayanan minimal 1 bulan setelah pengaduan diterima.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin (Peti) kompetensi menimbulkan persoalan dan permasalahan terutama berkaitan dengan masalah lingkungan, untuk itu sesuai dengan kewenangan yang ada kita terus berupaya menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Bungo.

Namun demikian terkait kewenangan sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini urusan pertambangan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi kita pun senantiasa selalu menjalin koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi terkait pengawasan pembinaan dan penertiban izin pertambangan umum. Selain itu juga tentang pengadaan kendaraan dinas dan  bangunan ex MTQ dapat kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut sudah tercantum dalam dokumen APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2020 yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD kabupaten Bungo, jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi PKS, Demokrat, partai dan kebangkitan bangsa Indonesia.

Terkait dengan terjadinya bencana banjir yang terjadi di salah satu kawasan perumahan dapat kami sampaikan bahwa hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah sudah menugaskan tim untuk melakukan evaluasi pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pembangunan di kawasan perumahan yang berpotensi untuk menimbulkan masalah bagi lingkungan disekitarnya.

Kedua jawaban terhadap pandangan umum fraksi Nasdem, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi dan ucapan terima kasih pada umumnya disampaikan oleh fraksi Nasdem berkaitan dengan pendapatan sebagaimana kita ketahui pada tahun 2020 kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, hal ini terutama disebabkan oleh pendapat yang tidak seimbang dengan yang kita rencanakan.

Di samping itu pada tahun 2019 pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan provinsi Mengalami penurunan yang berkaitan dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Bungo  dapat kami sampaikan bahwa hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, untuk itu kita telah melakukan upaya lain melakukan pendekatan dan kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bungo terkait dengan penempatan tenaga kerja yang sudah dilatih memberikan pelatihan keterampilan kepada calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, memberikan pelatihan kewirausahaan dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha kreatif produktif dan mandiri, melakukan kegiatan perluasan kesempatan kerja dan jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi PKS.

Fraksi pembangunan karya bintang Indonesia berkaitan dengan terjadinya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang ada di Kabupaten Bungo kamipun sepakat untuk segera dilakukan tindak lanjut.

Hal ini sependapat dengan pandangan umum fraksi PAN agar pemerintah lebih proaktif untuk menambah sumber-sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan daerah terutama yang bersumber dari dana APBN dan APBD provinsi.

Untuk itu kami sudah menugaskan seluruh OPD menyusun usulan rencana kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana APBN maupun APBD provinsi, selain itu perlu juga terus menggali informasi dan menjalin kerjasama yang baik dengan Kementerian lembaga kemudian terhadap saran dari dewan juga sepakat dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah itu akan ditugaskan kepada OPD terkait penyusunan rencana kerja peningkatan pendapatan daerah kabupaten Bungo.

Jawaban dari Fraksi PKS, Usaha yang melanggar aturan pada masa pandemi covid 19 ini juga telah melakukan pembatasan terhadap saudara, sejalan dengan itu kegiatan pengawasan akan terus kita tingkatkan kami pun sangat bersepakat bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus kita kedepankan dalam proses penyusunan pembahasan yang dipergunakan di Kabupaten Bungo agar APBD tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih pada keterbukaan dan transparansi dimasuki khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di jajaran pemerintah daerah.

Pandangan Fraksi Demokrat berkaitan dengan tenaga kontrak dapat kami sampaikan bahwa penatausahaan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo diatur dalam peraturan Bupati nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2012 tentang kontrak.

Jawaban Fraksi Hanura, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Hanura sebagai sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2021 ini adalah tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Bungo periode 2016-2021 berdasarkan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa mengacu kepada hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia, dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP Kabupaten Bungo tahun 2020 mendapat predikat.

Adapun komponen yang dinilai adalah dokumen perencanaan serta pencapaian dari perencanaan dimulai dari RPJMD RKPD dan Renja.

Pandangan PDI-P, Umumnya disampaikan tahun 2020 sepakat bahwa kita harus berupaya meningkatkan pendapatan daerah untuk menghindari terjadinya defisit anggaran, saat ini kita telah menggunakan aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah atau PPID dalam proses perencanaan dan penganggaran tentunya pemanfaatan aplikasi ini diharapkan akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Partai kebangkitan Bangsa kami menyampaikan ucapan terima kasih terhadap partai PKB pada umumnya dapat pula kami sampaikan bahwa sebagian dari pandangan umum fraksi PKB dijawab sekaligus pada paripurna sebelumnya.

Fraksi pandangan umum Terima kasih atas pandangan umum fraksi pembangunan berkarya pada prinsipnya kami sepakat dan berharap kedepannya defisit anggaran, Oleh karena itu sangat diperlukan kerjasama ada kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD kabupaten Bungo dalam menyusun dan membahas rancangan APBD dimasukkan di masa mendatang.

Fraksi keadilan bintang Indonesia Ucapan terima kasih atas pada umumnya disampaikan oleh Fraksi keadilan Bintang Indonesia sebagai koperasi Indonesia juga telah dijawab ada tanggapan berkaitan dengan masalah penanganan sampah di wilayah kota Bungo dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, pada saat musim hujan memang terdapat kendala dan proses mobilisasi sampah ke TPA , jalan masih dalam kondisi jalan tanah Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya proses pengangkutan sampah dari pembuangan sampah ke kontainer dengan terjadinya kekurangan lokasi daya BBM untuk pengangkutan sampah yang berdampak terhadap pengurangan jumlah per hari.(FB)