Pemerintah Akan Hapus Tenaga Honorer, Wabup :Tenaga Honorer Bungo Langsung Diangkat PPPK

Berita, BUNGO272 views
Spread the love

FAKTA BUNGO – Disebut-sebut, pada November 2023 ini pemerintah bakal hapus honorer.

Tentu saja menjadi pertanyaan oleh semua honorer, bagaimana nasib honorer di tahun 2023 ini?

Termasuk honorer di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Setelah pemerintah hapus honorer, tenaga honorer di Bungo langsung diangkat PPPK?

Dirinya mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Bungo terus mencoba merumuskan solusi atas kebijakan penghapusan tenaga honorer.

Penghapusan tenaga honorer ini sebagaimana tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 terkait Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Apriyanto mengatakan, mengenai penghapusan honorer tersebut, Pemkab Bungo akan mengikuti sesuai instruksi pemerintah

Di mana, kata dia tenaga hononer, akan berganti nama menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Sesuai instruksi akan berganti nama menjadi PPPK,” katanya saat dikonfirmasi pada Senin 23 Januari 2023.

Menurutnya, Pemkab Bungo dan Pemkab lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sudah menyampaikan aspirasi dan masukan kepada KemenPAN RB terkait tenaga honorer.

Namun memang, menurutnya pihaknya juga masih menunggu regulasi teknis dan kebijakan tentang keuangan yang masih dalam pembahasan dan pengkajian KemenPAN RB dan Kemenkeu.

Sementara, diberitakan sebelumnya, honorer tahun 2023 tengah jadi bahasan saat ini.

Regulasi soal honorer 2023 ini telah dibahas oleh Pemda dan KemenPAN RB.

Pemda pun telah sampaikan usulan terkait honorer kepada KemenPAN RB.

Usulan itu disampaikan pada beberapa kali pertemuan Pemda dan KemenPAN RB.

Usulan terkait honorer itu, khususnya untuk pembahasan gaji.

Yaitu, apabila honorer bakal diangkat jadi PPPK.

Terkait pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK, Menteri Anas dalam beberapa pertemuan dengan asosiasi pemda dan Komisi II DPR RI menyampaikan sejumlah usulan kepala daerah.

.Pertama, pemda mengusulkan gaji dan tunjangan PPPK guru ditanggung pusat, sedangkan PPPK teknis dibiayai pemda.

Kedua, pemda mengusulkan agar gaji pokok ditanggung pusat, pemda menanggung tunjangan.(**)

Sumber : Jambi Independen