FAKTA JAMBI – Rencana relokasi stockpile batu bara beserta fasilitas pendukung jalan khusus batu bara di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi, menuai pro dan kontra. Rekomendasi Pemerintah Kota Jambi terkait pemindahan fasilitas tersebut mendapat sorotan dari Gerakan Perlawanan Sipil (GPS).
GPS menilai, relokasi stockpile dan fasilitas pendukung jalan khusus berpotensi memengaruhi kelanjutan pembangunan jalan khusus batu bara yang selama ini didorong untuk segera diselesaikan.
Persoalan tersebut mencuat dalam aksi ratusan warga dan mahasiswa di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (30/9/2026). Massa yang berasal dari Kota Jambi, Sarolangun, Batanghari, dan Muaro Jambi menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta DPRD mengevaluasi rekomendasi relokasi stockpile dan fasilitas pendukung jalan khusus batu bara di Aur Kenali.
Perwakilan GPS, Mahmud, mengatakan pihaknya berpandangan bahwa pembangunan jalan khusus batu bara perlu mendapatkan kepastian agar tidak kembali mengalami ketidakjelasan.
“Jika stockpile dan fasilitas pendukungnya direlokasi, program jalan khusus batu bara bisa tamat. Pembangunan yang selama ini ditunggu masyarakat Jambi berpotensi kembali tidak jelas,” ujarnya.
Berawal dari Aspirasi BPR dan WALHI
Rekomendasi relokasi tersebut sebelumnya berkaitan dengan aspirasi kelompok yang tergabung dalam LSM BPR dan WALHI. Kedua kelompok tersebut meminta agar stockpile dan jalur jalan khusus batu bara di kawasan Aur Kenali dipindahkan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak lingkungan.
Pemerintah Kota Jambi kemudian meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui surat Nomor 600.3.3.2/1003/IX-DPUTR/2026.
Surat tersebut diterbitkan setelah adanya pertemuan Pemerintah Kota Jambi dengan BPR dan WALHI pada September 2026.
Namun, GPS menyatakan bahwa pandangan masyarakat terkait keberadaan stockpile dan jalan khusus batu bara tidak sepenuhnya sama.
Menurut GPS, masih terdapat masyarakat di kawasan Aur Kenali, Mendalo Darat, dan Penyengat Rendah yang mendukung penyelesaian pembangunan jalan khusus batu bara.
GPS menilai keberadaan jalan khusus dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi aktivitas angkutan batu bara di jalan umum. Selain itu, pembangunan infrastruktur tersebut juga dinilai berpotensi memberikan dampak ekonomi dan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.
GPS juga mempertanyakan keputusan relokasi yang dibahas ketika pembangunan fasilitas tersebut belum berjalan sepenuhnya.
Menurut mereka, kekhawatiran terhadap dampak fasilitas perlu dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang mendukung maupun yang menolak.
“Jangan sampai keputusan yang diambil hanya berdasarkan pandangan satu kelompok. Masyarakat yang mendukung juga harus didengar,” kata Mahmud.
GPS khawatir perubahan lokasi dapat membuat pembangunan jalan khusus batu bara kembali mengalami proses panjang.
Mereka kemudian meminta DPRD Provinsi Jambi dan pemerintah daerah membuka pembahasan secara transparan serta mempertemukan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda.
DPRD Jambi Janji Tindak Lanjuti Aspirasi
Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah yang menerima massa aksi mengatakan DPRD akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan GPS.
Hafiz menyebut DPRD telah menerima pandangan dari kelompok yang menolak maupun mendukung keberadaan stockpile dan jalan khusus batu bara di Aur Kenali.
“Kemarin kami mendengar paparan dari pihak yang menolak stockpile Aur Kenali. Hari ini kami menerima dan mendengar pandangan berbeda dari pihak yang mendukung, termasuk terkait penyelesaian jalan khusus,” ujar Hafiz.
Menurutnya, persoalan percepatan pembangunan jalan khusus batu bara perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Berbagai aspirasi yang disampaikan kedua kelompok tersebut akan menjadi bahan DPRD untuk melakukan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jambi.
DPRD juga menyatakan akan mengawal persoalan tersebut dan mendorong adanya penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, GPS turut menyoroti persoalan angkutan batu bara yang selama ini masih menggunakan jalan umum.
Menurut GPS, aktivitas tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan, mulai dari keselamatan pengguna jalan, kemacetan hingga kerusakan infrastruktur.
GPS menyebut sedikitnya 120 orang meninggal dunia dalam kecelakaan yang mereka kaitkan dengan aktivitas angkutan batu bara sepanjang 2020–2025. Angka tersebut merupakan data yang disampaikan GPS dan belum diverifikasi secara independen.
Massa juga menyinggung kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar setelah terlindas truk batu bara di Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari.
Atas persoalan tersebut, GPS mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian jalan khusus batu bara sehingga aktivitas angkutan komoditas tersebut tidak lagi bergantung pada jalan umum.
Sementara itu, polemik mengenai relokasi stockpile Aur Kenali kini menjadi perhatian DPRD Provinsi Jambi. Pembahasan lebih lanjut diharapkan dapat mempertemukan berbagai aspirasi masyarakat sekaligus memberikan kejelasan terhadap keberlanjutan pembangunan jalan khusus batu bara di Jambi.(**)
Sumbet : Jambilink
