FAKTA BUNGO – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian serius DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bungo. Pasalnya, di tengah tuntutan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, postur anggaran daerah mengalami penyesuaian hingga Rp66,43 miliar.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo tentang Penyampaian Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bungo, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri 25 dari total 35 anggota DPRD Kabupaten Bungo.
Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bungo, H. Pardinan, S.M., didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani, S.H., M.Kn., serta Wakil Ketua II Darwandi, S.H.
Turut hadir Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, unsur Forkopimda, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, kepala bagian, camat serta unsur instansi vertikal.
Dalam penyampaian jawabannya, Bupati Bungo H. Dedy Putra terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD dari berbagai fraksi yang telah memberikan pandangan, pertanyaan, kritik dan saran terhadap RAPBD 2027.
Menurut Bupati, masukan tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan, karena terdapat sejumlah pandangan fraksi yang memiliki substansi serupa, pemerintah mengelompokkan jawaban berdasarkan isu-isu strategis agar lebih efektif dan mudah dipahami, tanpa mengabaikan perhatian khusus dari masing-masing fraksi.
Salah satu poin penting dalam jawaban pemerintah adalah penyesuaian postur RAPBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027.
Bupati menjelaskan, anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,380 triliun disesuaikan menjadi sekitar Rp1,314 triliun atau mengalami penurunan sekitar Rp66,43 miliar.
Berdasarkan bahan penyampaian pemerintah, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp1,249 triliun, dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp66,5 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan sekitar Rp1,314 triliun.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan bersama DPRD, mengingat APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Target PAD Naik 11,20 Persen, Pemerintah Tak Ingin Bebani UMKM
Persoalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi salah satu perhatian utama sejumlah fraksi DPRD.
Menanggapi pandangan Fraksi PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat dan Fraksi Persatuan Hati Nurani Sejahtera, pemerintah menegaskan bahwa peningkatan PAD akan dilakukan melalui optimalisasi potensi penerimaan yang sah.
Target PAD dalam bahan pembahasan tercatat meningkat dari sekitar Rp277,55 miliar menjadi Rp308,66 miliar atau naik 11,20 persen.
Namun, pemerintah menegaskan peningkatan pendapatan daerah tidak boleh semata-mata dilakukan dengan menaikkan tarif pajak yang justru berpotensi membebani pelaku usaha kecil dan menengah.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan melakukan pembenahan data objek dan wajib pajak, meningkatkan kepatuhan pembayaran, menagih piutang yang sah, memperluas pembayaran nontunai serta memperketat pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah.
Potensi dari sektor perkebunan, pertambangan dan pemanfaatan aset daerah juga akan diperhatikan sepanjang sesuai kewenangan pemerintah daerah serta memiliki dasar hukum yang jelas.
Dengan demikian, peningkatan PAD diharapkan tidak hanya menjadi target di atas kertas, tetapi benar-benar didukung data, potensi dan langkah pelaksanaan yang terukur.
Ketergantungan Dana Transfer Pusat Jadi Perhatian
Selain PAD, persoalan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat turut menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027.
Pemerintah mengakui bahwa struktur pendapatan Kabupaten Bungo masih sangat dipengaruhi oleh alokasi transfer pusat.
Dalam bahan pembahasan tercatat Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp593,8 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp52 miliar, DAK Nonfisik Rp171,39 miliar, DAK Fisik Rp9,154 miliar serta Dana Desa sekitar Rp48,13 miliar.
Pemerintah menyebutkan angka-angka tersebut akan dicocokkan kembali dengan dokumen alokasi resmi.
Apabila pendapatan daerah tidak mencapai target, pemerintah akan memperbarui proyeksi kas, mengutamakan belanja untuk pelayanan dasar masyarakat, menunda belanja yang belum mendesak serta melakukan penyesuaian melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan.
Pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan setiap program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Sebab, masyarakat tidak hanya menunggu besarnya anggaran yang disahkan, tetapi juga mengharapkan hasil nyata dari penggunaan anggaran tersebut.
Mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat, seluruhnya membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Bungo menyampaikan bahwa rincian angka dan dokumen pendukung akan kembali dibahas bersama DPRD sebelum dilakukan finalisasi.
Kini, masyarakat menaruh harapan agar pembahasan RAPBD 2027 benar-benar menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, tepat sasaran dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Sebab, ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar besarnya angka triliunan rupiah, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bungo.(FB)







