FAKTA BUNGO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bungo melalui juru bicaranya, Agusrianto, S.Pd, menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo, Selasa (30/6/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Bungo, sekaligus memberikan catatan, pertanyaan, dan masukan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Agusrianto mengatakan, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bungo yang mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target yang telah ditetapkan.
Namun demikian, pihaknya meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah daerah dalam mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut pada tahun-tahun mendatang agar kinerja pendapatan daerah tetap berkelanjutan.
“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang sangat baik hingga melampaui target. Kami ingin mengetahui strategi pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut pada tahun mendatang,” ujar Agusrianto.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan tanpa memberikan beban tambahan kepada pelaku usaha maupun masyarakat kecil.
Menurut fraksi tersebut, peningkatan PAD harus dilakukan melalui inovasi pengelolaan potensi daerah, bukan dengan kebijakan yang dapat memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
Dalam sektor belanja daerah, Fraksi Partai Golkar turut menyoroti rendahnya realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) yang hanya mencapai 60,88 persen. Mereka meminta penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran tersebut serta apakah alokasi yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan riil daerah.
Tak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan penyebab masih lambatnya penyerapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga berdampak terhadap tingginya SILPA. Mereka juga mempertanyakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Sebagai penutup, Fraksi Partai Golkar meminta komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan secara tepat waktu.
Menurut Fraksi Partai Golkar, penyelesaian kewajiban tersebut sangat penting agar tidak menjadi beban utang yang harus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan para mitra kerja pemerintah.(FB)
