FAKTA BUNGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menetapkan sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bungo Tahun 2027.
Penetapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo melalui laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait hasil pembahasan dan penyusunan Propemperda Tahun 2027, Selasa (10/11/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Bungo, Rahmat Arpison dari Fraksi Persatuan Hati Nurani Sejahtera Dalam penyampaian laporannya, menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda mengacu pada ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
Berdasarkan ketentuan tersebut, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan melalui Propemperda yang disusun DPRD bersama kepala daerah untuk jangka waktu satu tahun.
Penyusunan dan pembahasan Propemperda dikoordinasikan oleh Bapemperda, kemudian hasil kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD.
Berdasarkan surat Bupati Bungo Nomor S-319/HKM/SEKDA/11/2026 tertanggal 9 November 2026, Bapemperda telah melaksanakan rapat pembahasan pada 9 November 2026 bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dari hasil inventarisasi, seleksi dan pembahasan secara mendalam terhadap seluruh usulan, baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun pemerintah daerah, disepakati sebanyak 11 Ranperda untuk masuk dalam Propemperda Kabupaten Bungo Tahun 2027.
Adapun 11 Ranperda tersebut terdiri dari tiga Ranperda inisiatif DPRD dan delapan Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Bungo.
Tiga Ranperda Inisiatif DPRD
Pertama, Ranperda tentang Fasilitasi Pengelolaan Zakat, yang merupakan inisiatif Komisi I DPRD Kabupaten Bungo.
Kedua, Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang merupakan inisiatif Komisi II.
Ketiga, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang merupakan inisiatif Komisi III.
Sementara itu, delapan Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Bungo meliputi:
1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027.
3. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2028.
4. Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2025–2029.
6. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
7. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Dalam penyampaian laporan Rahmat Arpison tersebut, Bapemperda berharap seluruh daftar usulan prioritas Ranperda yang telah disusun dapat disepakati dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati Bungo dalam rapat paripurna.
Selanjutnya, 11 Ranperda tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bungo Tahun 2027.
Penetapan Propemperda ini menjadi salah satu tahapan penting dalam perencanaan pembentukan regulasi daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut diantaranya Bupati Bungo, Wakil Bupati Bungo, Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Wakil Ketua I, Anggota DPRD Kabupaten Bungo, Sekda, Staf ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, serta para tamu undangan lainnya.(FB)
