Anggota DPRD Bungo Al Jufri Angkat Bicara Terkait Parkir Di Hotel Amaris

Gambar : Mobil Tamu Amaris Sampai Ke Jalan

FAKTA BUNGO –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Al Jupri, S,Pdi turut berkomentar tentang banyaknya parkir yang menggangu di kota Muara Bungo.

Ketua Bapemperda DPRD Bungo ini menyebutkan parkir yang ada di pasar bawah, sampai parkir kendaraan tamu Amaris Hotel Muara Bungo sangat menggangu masyarakat.

Bacaan Lainnya

Untuk itu, ia meminta Dinas Perhubungan dan Satpol PP Bungo melakukan penindakan sesuai aturan. Jika masih melawan, ia meminta agar diberikan sanksi tegas.

“Dinas Perhubungan dan Satpol PP harus tegas. Jika mereka membangkang, cabut saja izinnya. Kita tidak melarang mereka berbisnis. Tapi mereka harus mematuhi aturan yang ada ,” ujar Al Jupri, Minggu (9/6/2024).

Terkait parkir Amaris Hotel, kata Al Jupri Dinas terkait tak bisa memberikan toleransi. Karena, sesuai Perda dan Perbup jalan protokol tidak diperbolehkan dijadikan lokasi parkir.

“Kalau masyarakat parkir sebentar belanja di warung, atau ada keperluan masih bisa ditoleransi. Tapi Amaris ini kan perusahaan besar. Mereka tidak boleh memanfaatkan jalan protokol untuk bisnis mereka ,” ujarnya lagi.

Menurut Al Jupri, sebagai perusahaan besar, Amaris mestinya memiliki lokasi parkir yang cukup. Dengan demikian, parkir tamu hotel tidak mengganggu masyarakat yang lewat.

“Lokasi parkir Amaris Hotel ini menurut saya memang kecil, makanya kalau sedang ramai sampai kedepan. Saya juga heran, mestinya sebelum berdiri harus ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ,” sebutnya.

Selain Amdal, lanjut Al Jupri, mestinya juga harus ada Amdal Lalu Lintas (Amdallalin). Dengan lokasi parkir yang kecil ini mestinya akan berdampak terhadap Amdal Lalin.

“Harusnya dari awal Amdal mereka ini tidak keluar dengan kondisi lokasi perkir seperti ini. Heran juga kok bisa keluar. Sebenarnya bukan hanya parkir, atap loby hotel Amaris itu juga melanggar Row jalan ,” kata Al Jupri.

Jika dalam waktu dekat tak ada tindakan dari dinas terkait, kata Al Jupri, maka ia akan memanggil dinas terkait datang menghadap ke DPRD Bungo untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Jika memang tidak ada tindakan tegas, nanti kita surati Dinasnya. Jangan sampai perusahaan besar dibiarkan saja melanggar peraturan yang sudah kita buat. Mereka buka usaha di Bungo, mereka harus ikut peraturan Bungo ,” tutupnya.(cr)

Pos terkait