FAKTA JAMBI – Anggota DPR RI Komis XII Syarif Fasha menyentil soal lambannya pemerintah Provinsi Jambi dalam mengurus participating interest (PI) 10% dari sumber minyak dan gas (migas) di daerah itu. Dia menyebut Pemprov tidak sigap padahal PI 10 persen dinilai sangat penting.
“Untuk persoalan PI ini sudah bertahun-tahun ya dan kami sudah menjembatani ke kementerian SDM dan saya juga sudah ngomong langsung ke gubernur. Malahan kami komisi XII minta kumpulkan lagi kita, duduk lagi satu meja membahas mengenai PI ini, tapi sampai saat ini tidak ada mengumpulkan, Kara Fasha, Rabu (23/04/2025).
Pernyataan Fasha ini disampaikan olehnya saat menjalankan audiensi dengan DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (22/04/2025). Audiensi ini juga digelar di DPR RI bersama komisi XII dalam agenda membahas soal PI 10 persen di Jambi.
Selaku anggota DPR RI dapil jambi yang berada di komisi itu, Fasha menyebut bahwa terus berupaya membantu Pemprov dalam mendapatkan PI 10 persen tersebut. Bukan itu saja, dia juga melihat anggota DPRD Provinsi Jambi berbanding berbeda dengan Pemprov Jambi soal urusan PI ini.
Menurut Fasha, DPRD Jambi terlihat lebih cekatan dalam membahas soal PI ketimbang Pemprov Jambi yang di anggap lamban pengurusan.
Padahal, bagi Fasha, PI 10 persen dari sumber migas itu sangatlah penting karena akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) buat Jambi. Sejauh ini, mengenali soal PI itu dan di anggap hanya mementingkan kepentingan yang lain.
“ Saya lihat sekarang ini, seolah-olah provinsi Jambi ini lebih mementingkan komisi yang lain, untuk bangun jembatan, bisa bangun jalan , jadi fungsi kami di komisi XII ini tidak diutamakan, ucap Fasha sambil nada kesal”.
Kekesalan Fasha ini terlihat saat dirinya menyampaikan adanya kunjungan Wakil Menteri SDM yang datang ke Jambi beberapa waktu lalu. Saat itu kunjungan Wamen ke Jambi dalam meresmikan Akatara Gas Processing Facility (AGPF) SKK migas-KKKS Jadestone Energy (Lemang) PTE. LTD yang di anggap Fasha begitu penting sehingga Pemprov Jambi dapat menggandeng Komisi XII DPR RI Dapil Jambi.
Namun, dalam kegiatan itu, Fasha mengaku bahwa Pemprov Jambi terutama Gubernur tidak menggandeng anggota DPR RI Komisi XII dapil Jambi.
“ Kemarin ada mengundang Wamen SDM ke Jambi , itu tidak mengundang kami,sangat di sayangkan. Percuma saya lihat, apalagi sejauh ini teman-teman DPRD sudah mondar-mandir, sedangkan kepala dinas ESDM-nya tidak muncul batang hidungnya, kamipun tidak kenal, tidak ada responsnya sama sekali soal PI,”Ucap Fasha.
Mantan Wali Kota Jambi dua periode itu juga membandingkan soal keseriusan anggota DPRD Jambi yang berbeda jauh dengan Pemprov Jambi soal PI 10 persen itu. Dia juga sempat mengapresiasi DPRD Jambi karena dinilai serius menanggapi soal PI 10 persen dari sumber migas tersebut.
“Terkait soal permasalahan PI 10 persen ini, pansus hendaknya tegas saja nanti dengan Pemprov itu, bila perlu jika ada gubernur interupsi aja semua pansus bukakan semua gitu. Yang pertama, sejauh mana PT MUJ pendamping konsultan ini, jangan karena di bayar setelah ada dividen baru maksimal ini kita lihat tidak ada perkembangan sama sekali kalau memang betul-betul mereka mendampingi. Mereka sudah mendata semua apa permasalahan dengan BUMD Provinsi Jambi baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi Jambi,”ucapnya lagi.
Politisi Partai NasDem itu, juga secara tegas mengajak agar DPRD Jambi nantinya bisa mempertanyakan kembali soal keseriusan Pemprov Jambi dalam mendapatkan PI 10 persen itu.
Apalagi sekarang ini, sebagai anggota DPR RI dapil Jambi dirinya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Gubernur Jambi. Dia sempat menyinggung bahwa nomor telpon Gubernur Jambi pun tidak diketahui lagi.
“ Saya jujur saja, kami sekarang tidak bisa hubungi Gubernur tetapi dia bisa hubungi kami. Ini yang terjadi terus terang bertiga di komisi XII ini agak sedikit malas mengurusi hal ini seperti PI 10 persen. Yang di urusi nya itu komisi-komisi lain. Sampaikan kekecewaan kami komisi XII dapil Jambi terhadap Pemprov Jambi terkait permasalahan PI ini,.”Ucap Fasha.
“ Sudah di bukakan jalan kita mau support, kalau soal PI ini tidak lagi kita cerita soal prosedur Pak atau bahas soal PP atau UU. Ini harus ada kekuatan politik yang harus mendorong ini semua. Tidak ada bisa melawan Petrochina boleh gubernur panggil, paling datang VVIP-nya saja, jadi harus ada kekuatan politik yang mendorong PetroChina ini,”Jelasnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan Johansyah sejauh ini hanya menjelaskan secara singkat bahwasanya urusan PI 10 persen sangat dijalankan Pemprov Jambi dengan serius.
“ Kalau urusan PI, Pemprov Jambi sudah sangat serius untuk mendapatkan nya. Pak Gubernur juga intens mempertanyakan hal ini, karena ini akan menjadi keuntungan daerah yang nantinya bisa kelola. Tidak mungkin Pemprov tidak serius,”Kata Johansyah.
Namun Johansyah belum menyampaikan lebih dalam sejauh mana persoalan PI 10 persen itu dan di mana letak kendalanya. Lantaran sedang di hubungi Gubernur Jambi Karena ada hal lain.(**)
Sumber : Detik.Com
