FAKTA BUNGO – Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Bungo sekaligus Anggota DPRD Bungo, Marhoni Suganda, mengajak Anggota DPR RI Komisi XII dari fraksi NasDem DR. H. Sarif Fasha, untuk turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
Selain mengajak anggota DPR RI komisi XII, ia juga mendesak kepada pemerintah Kabupaten Bungo untuk turun kelapangan langsung menyusul masih maraknya keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi, antrean panjang kendaraan, serta dugaan ketidaktepatan penyaluran Bio Solar dan Pertalite di beberapa SPBU di wilayah Kabupaten Bungo.
Menurut Marhoni Suganda, kondisi di lapangan sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya wakil rakyat di Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral, terutama pemerintah Kabupaten Bungo.
“Kami meminta Pak DR. H. Sarif Fasha sebagai Anggota DPR RI Komisi XII untuk turun langsung ke Kabupaten Bungo dan mendesak pemerintah daerah untuk melihat kondisi SPBU di lapangan. Jangan hanya menerima laporan di atas meja, karena fakta di lapangan sangat berbeda,” tegas Marhoni, Selasa (23/12/2025).
Ia menilai, Kabupaten Bungo sebagai daerah lintasan strategis sangat bergantung pada ketersediaan BBM, baik untuk kebutuhan transportasi, sektor pertanian, perkebunan, hingga roda perekonomian masyarakat. Ketika BBM subsidi langka atau tidak tepat sasaran, masyarakat kecil yang paling dirugikan.
Marhoni juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap SPBU, terutama dalam penyaluran BBM subsidi. Ia menduga masih adanya praktik pelangsiran, pengisian berulang, hingga penggunaan jeriken yang seharusnya tidak dilayani oleh pihak SPBU.
“Kalau pengawasan diperketat dan sidak dilakukan secara langsung, saya yakin praktik-praktik seperti ini bisa ditekan. Jangan sampai BBM subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil justru dinikmati oleh oknum-oknum tertentu,” ujarnya.
Sebagai Anggota DPRD Bungo, Marhoni menegaskan bahwa pihaknya terus menerima laporan dan keluhan masyarakat hampir setiap hari terkait persoalan BBM. Oleh karena itu, ia berharap DPR RI melalui Komisi XII dapat berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM di Kabupaten Bungo.
“Kami ingin ada solusi nyata dan tindakan tegas. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada sanksi yang jelas agar memberi efek jera,” tambahnya.
Marhoni Suganda menegaskan, desakan ini murni demi kepentingan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Ia berharap kehadiran langsung Anggota DPR RI Komisi XII di lapangan dapat memberikan kepastian serta keadilan dalam penyaluran BBM.
“BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat. Sudah saatnya persoalan ini ditangani secara serius dan transparan,” pungkasnya.
