65.000 BPJS Kesehatan Di nonaktif Akibat Efisiensi Anggaran, Warga Bungo Menjerit

FAKTA BUNGO – Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 berdampak serius terhadap layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bungo. Sebanyak 65 ribu warga tercatat tidak lagi aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan, sehingga terancam tidak bisa mendapatkan layanan berobat gratis.

Kondisi ini memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu dan para lansia yang sangat bergantung pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Banyak warga mengaku baru mengetahui status BPJS mereka non-aktif saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan.

Rotna salah satu  warga Dusun Sungai Mancur, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa dirinya membawa orang tuanya yang sakit untuk berobat, namun pelayanan ditolak karena status BPJS sudah tidak aktif. Bahkan, keesokan harinya, status BPJS miliknya sendiri juga dinyatakan non-aktif.

“Ini sangat mengejutkan kami. Orang tua kami sakit, tapi tidak bisa berobat karena BPJS mati. Kami ingin tahu apa solusi dari pemerintah daerah,” ujarnya., Jum’at sore (09/01/2026).

Pemerintah pusat diketahui melakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor pada tahun 2026, termasuk pengurangan alokasi untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui APBD. Akibatnya, ribuan warga di daerah, termasuk Kabupaten Bungo, kehilangan akses layanan kesehatan gratis.

Data sementara menunjukkan sekitar 65.000 warga Bungo yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI kini statusnya tidak aktif.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Bungo segera mengambil langkah konkret agar masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Mereka meminta adanya solusi, baik melalui penganggaran ulang di APBD, pendataan ulang warga tidak mampu, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kami minta pemerintah jangan tutup mata. Kesehatan masyarakat adalah kebutuhan dasar,” tegas seorang tokoh masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan semakin banyak warga yang menunda pengobatan karena keterbatasan biaya. Hal ini bisa berdampak pada meningkatnya angka penyakit dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bungo.

Pemerintah daerah diharapkan segera menyampaikan penjelasan resmi serta solusi agar masyarakat tidak menjadi korban kebijakan efisiensi anggaran.(FB)