FAKTA JAMBI – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat sejak 2025, komitmen pembangunan di daerah tetap menjadi prioritas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bersama pemerintah kabupaten/kota terus memastikan program strategis berjalan guna menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan inklusif.
Hal tersebut ditegaskan oleh Al Haris saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027, yang digelar secara hybrid di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/04/2026).
Menurut Al Haris, meskipun kebijakan efisiensi diberlakukan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Provinsi Jambi justru mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.
“Alokasi APBN melalui program prioritas Presiden RI mencapai Rp1,46 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp1,5 triliun pada 2026,” ujarnya.
Dana APBN tersebut diarahkan untuk berbagai sektor strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat, di antaranya:
Pembangunan jalan strategis dan konektivitas wilayah
Pengembangan Bandara Muara Bungo
Infrastruktur ketahanan pangan (irigasi dan pengolahan lahan)
Peningkatan layanan kesehatan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Sekolah Rakyat
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Program Tiga Juta Rumah
Program-program ini diharapkan mampu menjadi stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Bungo.
Kegiatan Musrenbang ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat nasional dan daerah, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta jajaran Kementerian PPN/Bappenas.
Dari Kabupaten Bungo, hadir langsung Bupati Dedy Putra bersama jajaran pejabat daerah, di antaranya Kepala Bappeda dan sejumlah kepala bidang strategis.
Kehadiran ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Dalam keynote speech, Bima Arya menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas melalui konsep statecraft atau manajemen negara yang cerdas.
Ia menyampaikan empat kunci sukses pembangunan, yaitu:
Visi nasional yang konsisten lintas generasi
Kemandirian daerah
Kepemimpinan yang efektif
Kolaborasi dan inovasi
Selain itu, ia juga mengingatkan ancaman serius korupsi di kalangan kepala daerah.
“Sejak 2005, tercatat 504 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah di Indonesia,” tegasnya.
Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027 mengusung tema:
“Akselerasi Produktivitas, Investasi, dan Hilirisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing.”
Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai simbol komitmen bersama dalam mendorong pembangunan Jambi yang lebih maju dan merata.
Dengan tetap mengalirnya dana APBN ke daerah, termasuk Kabupaten Bungo, diharapkan pembangunan infrastruktur dan sektor strategis lainnya dapat terus berjalan meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara pengelolaan fiskal yang hati-hati dan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.(**)
