Fraksi NasDem Soroti Rendahnya Realisasi Belanja dalam Perubahan APBD Bungo 2026

FAKTA BUNGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 serta Ranperda lainnya.

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bungo, Sabtu (26/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bungo, H. Pardinan, S.M., didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani, S.H., M.Kn.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, unsur Forkopimda, staf ahli Bupati, para asisten, kepala bagian, camat, kepala OPD serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam penyampaian pandangan umum Fraksi NasDem, Zuherman, S.Pd.I., menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.

Fraksi NasDem Soroti Realisasi Belanja APBD

Zuherman mengatakan, berdasarkan hasil kajian Fraksi NasDem terhadap Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Salah satunya terkait kinerja pendapatan daerah hingga Juni 2026. Disebutkan, pendapatan daerah telah terealisasi sekitar Rp614,19 miliar atau 49,26 persen dari pagu sebesar Rp1,246 triliun.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut telah mencapai sekitar 51,26 persen.

Menurut Fraksi NasDem, capaian pendapatan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi penerimaan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana pendapatan yang telah diterima mampu dikonversikan menjadi belanja yang menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Pertanyaan yang lebih penting adalah setelah pendapatan diterima, seberapa jauh pemerintah daerah mampu mengubahnya menjadi belanja yang menghasilkan pelayanan dan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Zuherman dalam penyampaian pandangan fraksi.

Pada sisi belanja, Fraksi NasDem mencatat realisasi baru mencapai sekitar Rp475,20 miliar atau 34,60 persen dari anggaran sekitar Rp1,37 triliun.

Kondisi yang lebih menjadi perhatian adalah realisasi belanja modal yang baru mencapai sekitar Rp3,34 miliar atau 3,70 persen.

Bahkan, untuk belanja modal jalan, jaringan dan irigasi disebut baru terealisasi sekitar 1,40 persen.

Fraksi NasDem menilai rendahnya realisasi tersebut bukan hanya persoalan penyerapan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembangunan.

Menurut Zuherman, keterlambatan pelaksanaan pembangunan fisik berpotensi membuat pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tekanan terhadap kualitas pekerjaan maupun pengawasan.

Surplus dan SILPA Sementara Ikut Disoroti

Fraksi NasDem juga menyoroti kondisi surplus semester pertama yang mencapai sekitar Rp138,99 miliar, sementara SILPA sementara tercatat sekitar Rp207,34 miliar.

Fraksi NasDem mengingatkan agar surplus tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai bentuk efisiensi.

Sebab, sebagian surplus dapat terjadi karena pendapatan telah diterima sementara sejumlah kegiatan atau belanja belum terlaksana.

Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber surplus tersebut, termasuk bagian yang berasal dari pendapatan yang lebih cepat, belanja yang tertunda, maupun efisiensi yang benar-benar menghasilkan penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan masyarakat.

Belanja Pendidikan dan Hibah Jadi Perhatian

Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap sejumlah pos belanja yang dinilai masih rendah realisasinya.

Belanja operasi disebut baru mencapai sekitar 38,41 persen, sedangkan belanja barang dan jasa baru sekitar 31,29 persen.

Selain itu, realisasi belanja subsidi baru sekitar 1,51 persen dan hibah sekitar 3,64 persen.

Di sektor pendidikan, Fraksi NasDem mencatat terdapat pagu sekitar Rp47,172 miliar yang masih belum terealisasi.

Sementara belanja bagi hasil dengan pagu sekitar Rp6,24 miliar juga disebut belum terealisasi.

Menurut Fraksi NasDem, keterlambatan pada sejumlah pos tersebut dapat berdampak langsung terhadap sekolah, penerima hibah, pemerintah desa dan masyarakat yang menunggu manfaat program.

Percepatan Diminta Tidak Dilakukan Secara Serampangan

Meski meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja, Fraksi NasDem menegaskan bahwa percepatan tidak boleh dilakukan secara serampangan hanya untuk mengejar persentase penyerapan anggaran.

Percepatan tetap harus memperhatikan verifikasi penerimaan, dasar hukum, kelengkapan dokumen, kualitas pengadaan serta pertanggungjawaban.

Namun demikian, prinsip kehati-hatian juga dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan anggaran tidak bergerak sementara kebutuhan pelayanan masyarakat terus berjalan.

Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab keterlambatan setiap pos anggaran sekaligus menetapkan jadwal penyelesaian yang dapat dipantau oleh DPRD Kabupaten Bungo.

Fraksi NasDem Pertanyakan Prognosis APBD

Persoalan lain yang disoroti adalah kualitas prognosis dalam analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Fraksi NasDem mencatat terdapat 612 dari 643 akun berkode atau sekitar 95,18 persen yang memiliki prognosis semester kedua sama dengan sisa anggarannya.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan karena proyeksi akhir tahun yang disusun secara mekanis dapat memberikan kesan seolah seluruh anggaran akan terserap 100 persen.

Padahal, realisasi pada semester pertama menunjukkan bahwa kapasitas pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya seimbang dengan target.

Fraksi NasDem meminta prognosis disusun berdasarkan kondisi riil, termasuk progres fisik, jadwal pengadaan, jadwal penyaluran, kebutuhan kas dan kapasitas pelaksanaan kegiatan, bukan hanya berdasarkan sisa pagu anggaran.

Persoalan Mapping dan Akun Anggaran Diminta Direkonsiliasi

Fraksi NasDem juga mencatat adanya 20 akun rincian dengan pagu nol tetapi memiliki realisasi sekitar Rp43,64 miliar.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan rekonsiliasi serius antara DPRD dan pemerintah daerah.

Fraksi NasDem meminta penjelasan apakah kondisi tersebut disebabkan persoalan mapping, pergeseran anggaran yang belum tercermin dalam dokumen atau faktor lainnya.

Menurut Fraksi NasDem, ketertiban administrasi anggaran bukan sekadar persoalan kosmetik akuntansi. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan LRA untuk dibaca, diuji dan dipertanggungjawabkan secara konsisten.

Rencana Pinjaman Daerah Rp106,425 Miliar Ikut Disoroti

Selain realisasi APBD, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian khusus terhadap rencana pinjaman daerah yang sebelumnya tercantum dalam dokumen pembiayaan.

Zuherman menyampaikan bahwa perubahan kewajiban pembiayaan dalam dokumen RKAS semester pertama masih mencantumkan pagu penerimaan pembiayaan dan utang daerah sebesar Rp106,425 miliar.

Fraksi NasDem meminta adanya penjelasan lebih lanjut mengenai posisi rencana pinjaman tersebut, terutama berkaitan dengan perubahan kebijakan pembiayaan daerah dalam proses Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.(FB)