FAKTA BUNGO – Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPKI) DPD Kabupaten Bungo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan publik di daerah.
KPKI menyatakan pengawasan akan dilakukan terhadap berbagai unsur penyelenggara pemerintahan, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif hingga institusi kepolisian. Namun, perhatian khusus diberikan kepada lembaga legislatif yang dinilai memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Ketua KPKI DPD Kabupaten Bungo H.Syaiful Acik Bilal.,S.Pdi mengatakan, keberadaan lembaga legislatif tidak hanya berkaitan dengan pembentukan kebijakan dan penganggaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab memastikan program pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Menurutnya, fungsi kontrol DPRD menjadi semakin penting ketika konfigurasi politik di pemerintahan membentuk koalisi yang kuat. Dalam kondisi tersebut, ia menilai pengawasan harus tetap dijalankan secara kritis dan objektif.
“Jangan sampai lembaga legislatif hanya menjadi mitra kekuasaan. Fungsi pengawasan harus tetap berjalan agar mekanisme checks and balances dalam pemerintahan tidak kehilangan maknanya,” ujarnya., Sabtu Sore (19/09/2026).
Ia menjelaskan, lemahnya pengawasan berpotensi membuat berbagai kebijakan maupun program pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, KPKI mendorong DPRD Kabupaten Bungo agar lebih aktif turun melihat kondisi masyarakat dan mencermati pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
“Ketika DPR tidak konsentrasi memikirkan program eksekutif yang menyentuh masyarakat, maka fungsi checks and balances tidak akan berjalan secara optimal,” katanya.
KPKI juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Menurut mereka, setiap anggaran yang telah ditetapkan harus dikawal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
Selain persoalan anggaran, KPKI menyebut lemahnya pengawasan dapat berdampak pada munculnya program yang kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan maupun legislatif.
Ketua KPKI DPD Kabupaten Bungo H.Syaifuk Acik Bilal.,S.Pdi, menegaskan, bahwa pihaknya tidak bermaksud mengambil alih kewenangan lembaga negara, melainkan menjalankan fungsi masyarakat sipil dalam memberikan kritik, masukan dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
“Kita dorong terus lembaga legislatif untuk membangun kesadaran agar jangan hanya memikirkan kekuasaan politik, tetapi juga memikirkan arah dan tujuan reformasi yang sesungguhnya,” tegasnya.
KPKI Bungo memastikan kontrol publik akan terus dilakukan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan warga.(FB)
