FAKTA BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bungo Tahun 2027.
Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya, rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
“Alhamdulillah, sesuai jadwal yang telah disepakati, akhirnya pembahasan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 telah selesai dilaksanakan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta seluruh perangkat daerah,” ujar Bupati.
Menurutnya, selesainya pembahasan tersebut menunjukkan tekad dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun Kabupaten Bungo guna mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni Bungo Baru, Berkeadilan.
Namun demikian, Bupati mengakui bahwa kondisi keuangan daerah pada 2027 masih menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Bahkan, berdasarkan hasil perhitungan pemerintah daerah, kemampuan keuangan pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Di tengah tekanan keuangan fiskal yang masih kita alami pada tahun 2027 ini, hasil perhitungan kami justru menunjukkan bahwa kondisi keuangan kita lebih turun lagi dibandingkan tahun 2026. Jadi, kondisi tahun 2026 lalu masih lebih baik dibandingkan sekarang,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, berbagai pilihan kebijakan strategis pembangunan daerah telah dibahas bersama melalui penajaman skala prioritas terhadap program-program dalam RPJMD, termasuk memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat maupun aspirasi yang disampaikan anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan masing-masing.
Bupati juga menyampaikan bahwa perbedaan pandangan dalam proses pembahasan merupakan hal yang lumrah. Namun, melalui komunikasi dan pembahasan bersama, akhirnya diperoleh kesamaan pandangan dalam menentukan langkah pembangunan daerah.
Dalam rapat kerja pembahasan antara Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan seluruh perangkat daerah, berbagai alternatif solusi telah dikaji untuk menghadapi kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan fiskal cukup kuat.
Hasil pembahasan tersebut menghasilkan sejumlah penyesuaian terhadap postur anggaran dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang kemudian disepakati bersama dan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama pimpinan DPRD.
Lebih lanjut, Bupati Bungo memaparkan hasil kesepakatan postur anggaran secara umum yang meliputi rencana pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2027.
Untuk pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,249 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp65,5 miliar.
Bupati menjelaskan, perkiraan SiLPA tersebut disusun sebagai salah satu upaya untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan kondisi APBD, sekaligus mengakomodasi aspirasi dari anggota DPRD.
“Perkiraan SiLPA ini memang kita buat agak tinggi untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan kondisi APBD kita, dan itu juga untuk menampung aspirasi dari rekan-rekan anggota DPRD,” jelasnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran nantinya, kemungkinan terdapat sejumlah program yang harus diberi tanda bintang atau menunggu kepastian transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.
Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi kemampuan fiskal daerah yang masih mengalami tekanan, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan berdasarkan ketersediaan anggaran.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menyusun perencanaan anggaran dengan memperhatikan program prioritas pembangunan, kebutuhan pelayanan publik, serta aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui DPRD.
Melalui kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2027 ini, diharapkan proses penyusunan APBD Kabupaten Bungo dapat berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, penetapan Propemperda Kabupaten Bungo Tahun 2027 menjadi bagian dari agenda penting dalam rapat paripurna tersebut, sebagai dasar perencanaan pembentukan peraturan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bungo.(FB)
