FAKTA BUNGO – Pemerintah Kabupaten Bungo melalui dinas BKPSDMD saat ini tengah melakukan proses validasi data terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
Proses tersebut masih berlangsung dan telah dibahas dalam rapat finalisasi pagi tadi.
Kepala Badan BKPSDMD Kabupaten Bungo R.Wahyu Sarjono dalam rapat tersebut mengatakan, pemerintah daerah menegaskan bahwa prioritas utama pengangkatan P3K paruh waktu tetap mengacu pada arahan pusat, yakni tenaga dengan kategori R2 dan R3. Namun, mengingat status tenaga non-ASN harus diselesaikan paling lambat pada 2026, Pemkab Bungo juga berkomitmen memprioritaskan kategori R4 dan R5.
“Kami sedang menyiapkan langkah agar R4 dan R5 juga bisa diprioritaskan. Hanya saja, untuk hal ini perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), karena berkaitan dengan pengalokasian anggaran,” jelas Wahyu, Selasa pagi (19/08/2025).
Untuk kategori R2 dan R3, anggarannya telah tersedia karena masuk dalam database nasional. Sementara bagi R4 dan R5, Pemkab Bungo masih perlu menyiapkan alokasi tambahan melalui koordinasi dengan BPKD.
“Pemerintah daerah berharap, seluruh mekanisme penataan tenaga non-ASN bisa tuntas sesuai target nasional. “Mudah-mudahan teman-teman tenaga non-ASN ini, khususnya R4 dan R5, di akhir 2025 sudah bisa diatur dan diproyeksikan menjadi P3K paruh waktu,” imbuhnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi transisi bagi ribuan tenaga non-ASN di Kabupaten Bungo agar tetap memiliki kepastian kerja menjelang diberlakukannya regulasi nasional(FB)
