FAKTA BUNGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Kabupaten Bungo guna membahas persoalan kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
Dalam RDP tersebut, DPRD menyoroti distribusi LPG subsidi yang dinilai belum optimal, sehingga berdampak pada terbatasnya ketersediaan gas di tingkat pangkalan. Kondisi ini bahkan memicu lonjakan harga di sejumlah wilayah, yang tentu sangat memberatkan masyarakat kecil sebagai penerima manfaat utama.
Anggota DPRD Kabupaten Bungo Riana Kamesya, menegaskan bahwa Disperindag harus segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat normalisasi stok LPG 3 Kg. Hal ini penting agar pasokan kembali stabil dan harga di lapangan dapat terkendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Riana juga mendesak adanya tindakan tegas terhadap pangkalan yang diduga melakukan pelanggaran, seperti penimbunan atau penyaluran LPG 3 Kg ke luar wilayah sasaran. Praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kelangkaan dan ketidakseimbangan distribusi.
“Pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak tegas. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas anggota DPRD Bungo dari Fraksi Golkar Riana Kamesya.
Dalam upaya perbaikan, Disprindag Kabupaten Bungo bersama pihak Pertamina juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG subsidi. Perbaikan ini mencakup pengawasan yang lebih ketat, peningkatan transparansi distribusi, serta pengecekan langsung ke lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa LPG 3 Kg benar-benar tepat sasaran, yakni kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan.
Disprindag menyatakan siap menindaklanjuti hasil RDP tersebut dengan melakukan koordinasi intensif bersama Pertamina serta pihak terkait lainnya. Pengawasan distribusi juga akan diperkuat guna mencegah terjadinya penyimpangan di tingkat pangkalan.
Dengan adanya langkah cepat dan tegas dari pemerintah daerah, DPRD berharap kelangkaan LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo dapat segera teratasi, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan gas bersubsidi dengan harga yang wajar.
Tampak hadir dalam RDP tersebut wakil ketua I DPRD Bungo H.Pardinan, anggota DPRD Bungo dari fraksi Demokrat Abdul Qodir, Kepala Dinas UKM Koperasi & Perindag Zamroni.,S.Ag serta yang lainnya.
(FB)
