FAKTA BUNGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo menggelar Rapat kerja pandangan umum fraksi -fraksi DPRD terhadap nota pengantar Bupati Bungo atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun anggaran 2021.
Rapat kerja ini di pimpin langsung oleh wakil ketua I DPRD Kabupaten Bungo Jumiwan Aguza,SM yang di dampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Bungo Martunis,A.Md dan Sekda Bungo Mursidi,MM, Kamis (30/06/2022).
Dihadiri oleh Anggota DPRD kabupaten Bungo, Kepala OPD, para Kabag, dan Sekretaris Dewan.
Pemandangan Fraksi DPRD di mulai dari Fraksi NasDem, PAN,Demokrat, Hanura, PDI-P, PKB dan di lanjutkan dengan Fraksi yang lainnya.
Dalam penyampaian fraksi tersebut semua menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Pemkab Bungo kembali raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LHP dan LKPD tahun 2021.
Sementara itu hal lainnya yang menjadi sorotan secara umum fraksi adalah penggunaan dana dan realisasi pendapatan daerah, target capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bungo.
Dalam sidang itu juga di tanyakan tentang penurunan nilai aset daerah selama tahun 2021 sebesar Rp.7,63 Miliar hal ini dikatakan oleh Hamdan dari Fraksi NasDem.
Selanjutnya Fraksi PAN yang di sampaikan oleh Andry Sanusi laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau anggaran 2021 beserta dokumen pendukungnya yang telah disampaikan kepada DPRD kabupaten Bungo.
penggunaan anggaran kami menilai ada sekitar 11 opd yang penggunaan anggaran masih di bawah 72%.
1. Dinas PUPR capaian18,5%
2. Dinas Nakertrans capaian 40,81%.
3. Dinas lingkungan hidup capaian 72,85%.
4. Dinas kependudukan dan catatan sipil capaian 41,13%
5. Dinas perhubungan capaian 38,75%
6. Dinas komunikasi informatika dan persendian 16,18%
7. dinas koperasi UKM perindustrian dan perdagangan 3,4%.
8. Dinas pemuda olahraga dan pariwisata capaian 25,92%
9. Dinas peternakan dan perikanan pencapaian 37,61%.
10.dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan capaian 40, 14%.
11. badan pengelola pajak dan retribusi Daerah capaian 60,49% ini mengakibatkan banyaknya kegiatan tidak tercapai pada ovd tersebut yang kami minta penjelasan mengapa capaian kegiatan tersebut tidak optimal sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Selanjutnya Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Abdul Qodir pada hari ini Selasa tanggal 28 Juni Tahun 2022 bertempat di ruang Fraksi Demokrat Kabupaten Bungo yang dihadiri anggota Fraksi membahas tentang pandangan umum APBD Kabupaten Bungo Tahun anggaran 2001 menghasilkan beberapa masukan dan catatan penting terhadap ban Perda APBD Kabupaten Bungo Tahun anggaran 2001 sebagai berikut dalam penyampaian pertanggungjawaban APBD tahun antara 2021 menurut ketentuan pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud merupakan laporan keuangan daerah yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI perwakilan Provinsi Jambi terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bungo tahun anggaran 2021 yang disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dengan lkpd tahun anggaran 2001 yang telah diperiksa oleh BPK perwakilan Jambi dapat informasikan.
Fraksi Hanura yang disampaikan oleh Rozali Ada hal yang perlu kami pertanyakan terutama terkait defisit anggaran pada perubahan APBD 2000 Tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,21 miliar dan di akhir tahun anggaran pemerintah daerah dapat merealisasi surplus Rp.150,34 miliar fraksi kami mempertanyakan kebijakan apa yang telah diambil oleh pemerintah daerah sehingga di akhir tahun anggaran dapat merealisasi nilai siklus yang cukup signifikan.
Terkait dengan realisasi belanja pada tahun anggaran 2021 sebesar 1,15 triliun atau sebesar 89,44% dari anggaran 1,29 triliun yang mengalami penurunan realisasi tahun sebelumnya mengapa penyerapan belanja tersebut tidak optimal.
Fraksi PDI-P yang di sampaikan oleh Gusriyandi Rifa’i: berdasarkan hasil rapat fraksi dari perjuangan dan hari Selasa tanggal 28 Juni 2002 menyikapi dari pidato Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 1 fraksi PDI perjuangan meminta kepada saudara Bupati sebaiknya melakukan evaluasi kompresif atas apa yang telah dilaksanakan SKPD khususnya realisasi pembangunan infrastruktur harus berorientasi kepada kualitas yang tinggi sehingga dapat bertahan lama, hal tersebut dapat dirasakan pembangunan jalan utama dengan tidak memperhatikan kualitas infrastruktur yang masih rendah misalnya jalan yang ada di lintas arah bandara.
2 menyarankan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas di bandingkan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi untuk itu Fraksi PDI perjuangan memberi catatan agar memenuhi hak asasi masyarakat di bidang kesehatan pendidikan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat kolektif yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat.
3.Fraksi PDI perjuangan menilai dalam organisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah ditetapkan adanya realisasi yang tidak Belen antara pendapatan dan belanja.
selanjutnya di lanjutkan dengan Fraksi PKB, dan lainnya.(FB)
